Susi Pudjiastuti Adu Cepat Dengan Sandiaga Uno di Festival Danau Sunter

Festival Danau Sunter, Minggu (25/2), dijamin berlangsung meriah. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal adu cepat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

"Jadi kami nanti akan bertanding di Festival Danau Sunter. Saya dengan Pak Sandiaga akan adu cepat. Saya dengan paddling Pak Sandiaga berenang," Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Jumat (23/2).

Susi Pudjiastuti sepertinya tidak main-main dalam perlombaan tersebut. Persiapan matang dilakukannya. Bahkan, Menteri Susi sampai latihan di Kepulauan Natuna.

"Ya rajin olahraga dan makan sehat saja," jawab Susi dengan semangat saat ditemui usai konferensi pers mengenai penggagalan penyelundupan benih bayi lobster di Kantor Bea Cukai Bandara Soetta, Cengkareng.

Pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu yakin akan menang melawan Sandiaga Uno. Bahkan, Susi menjanjikan hadiah bagi Sandiaga Uno jika bisa mengalahkannya.

"Saya yakin akan menang. Kalau saya menang Pemprov DKI harus bersihkan danau lainnya. Kalau saya kalah Sandi saya ajak ke Wakatobi,” ujar Susi.

Tak ingin kalah, Sandiaga Uno juga telah bersiap. Tidak hanya menyiapkan kondisi fisik, Sandiaga juga telah menyiapkan pakaian renang yang akan digunakan lusa mendatang.

Tampilan baju selam hibah dari Java Scuba Indonesia itu ditampilkan Sandiaga di akun instagramnya, @sandiuno.

"Tiap hari latihan renang satu kilometer. Padahal tandingnya cuma 300 meter," kata Sandiaga yang ditemui baru-baru ini sambil tertawa.

Acara tanding khusus tersebut menjadi salah satu agenda di Festival Danau Sunter. Banyak atraksi olahraga air yang tidak boleh dilewatkan. Seperti jet ski, dayung, dan perahu naga.

Menurut Sandiaga, festival tersebut bukan berfokus pada perlombaan. Namun bagaimana menjawab tantangan Menteri Susi sebelumnya. Menteri Susi ingin pemerintah DKI agar mempercantik waduk, danau, dan situ di wilayah DKI. Sehingga keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Insya Allah ini jadi percontohan. Fokus bukan pada lombanya. Tetapi, bagaimana DKI menjawab tantangan untuk membuat waduk, danau, situ menjadi cantik, indah. Selain itu bisa digunakan untuk kebaikan dan fasilitas buat masyarakat," ujar Sandiaga.

Menteri Pariwisata Arief Yahya pun angkat jempol dengan gelaran tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan kedua tokoh nasional tersebut merupakan cerminan dari semangat Indonesia Incorporated.

Keduanya punya visi dan misi yang baik dalam mengangkat waduk, danau, situ yang ada di Jakarta. Sehingga keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi destinasi wisata baru di Jakarta.

"Ini luar biasa. Dua tokoh nasional membangun bersama. Saling memberikan stimulus serta dorongan menjadi lebih baik. Lihat saja Danau Sunter kini telah bertransformasi menjadi destinasi yang ciamik. Semoga ke depan seluruh waduk, danau, situ yang ada di Jakarta bisa segera dikembangkan," ujar Menpar Arief Yahya. (lis/ags)

Gelar Pertemuan Tertutup, Loyalis Habib Rizieq Serukan Tiga Tuntutan Ulama

JAKARTA – Loyalis Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang terdiri atas ulama dan para aktivis menggelar Kaukus atau pertemuan tertutup di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018).

Dalam pertemuan itu, mereka menyerukan Trituma atau Tiga Tuntutan Umat untuk mengawal ulama dan aktivis muslim yang kritis kepada pemerintah.

Trituma itu terdiri atas: hentikan kriminalisasi terhadap alim ulama dan aktivis, menjamin keselamatan alim ulama dan aktivis, serta rekonsiliasi Kebhinekaan guna persatuan Indonesia.

"Kami bikin kaukus yang terdiri atas berbagai elemen, dari mahasiswa Islam, berbagai organisasi masyarakat, dan aktivis-aktivis muslim," ujar Sekjen Kaukus Pembela Imam Besar Rizieq Shihab, Dedi Suhardadi.

Dedi menyebut, Kaukus ini awalnya untuk mengawal Rizieq Shihab dalam menghadapi polemik yang menimpa Imam Besar FPI itu. Mereka menilai Rizieq telah dikriminalisasi oleh kepolisian.

"Kami mencoba berkumpul untuk sama-sama mengawal ulama. Memang khusus ulama karena imam besar kami yang saat ini kami rindukan kehadirannya di republik tercinta ini," ujar dia.

Tetapi, di sisi lain, Dedi menekankan, Kaukus ini ke depannya tetap akan membela para ulama yang dinilai kritis dan kerap memberikan komentar tajam untuk para penguasa negeri ini. Mereka tak ingin para ulama seakan dibungkam dengan aksi kriminalisasi.

"Walaupun memang muaranya Habib Rizieq sebagai ikon kita, tetapi bukan Habib Rizieq saja yang kami bela. Jadi semua aktivis akan kami bela. Ini wadah untuk kami melakukan pembelaan itu," papar Dedi.

Dengan adanya pertemuan dan Trituma ini, Dedi meminta kepada semua pihak yang tergabung dalam Kaukus Pembela Rizieq peduli dan aktivis terlibat dengan perjuangan umat demi tercapainya negara yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Dedi menyebut, Indonesia yang mayoritas muslim justru tak memberikan keleluasaan pada umat muslim.

"Kami sama-sama deklarasikan Kaukus Pembela Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Rizieq Shihab," tutup dia.

FPI: Alumni 212 Akan Turun Kepung Sidang PK Ahok!

Massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dan presidium 212 berencana untuk melancarkan aksi kembali. Kali ini, mereka akan mengepung sidang perdana peninjauan kembali (PK) kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal itu dipertegas oleh salah satu Tokoh FPI Novel Bamukmin yang berpendapat bahwa secara hukum, masalah Ahok telah menjadi bagian semua tim advokat muslim di Indonesia yang menjadi beberapa wadah.
"Dengan spirit 212 dan juga alumni 212, insya Allah akan turun kepung MA dalam sidangnya Ahok," ujar Novel saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (24/2).

Dengan pengajuan PK, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap menyalahi aturan dan melangkahi prosedur hukum yang telah menjadi ketetapan pemerintah selama ini. Sebab dengan mengajukan PK, vonis terpidana dapat berkurang.

"Ini adalah modus baru dengan tipu daya yang terstruktur dalam upaya mengurangi hukuman dengan melangkahi prosedur yang sudah menjadi ketetapan selama ini," katanya.

Novel menjelaskan, semua itu mendasar pada yurisprudensi atau banding dan kasasi yang apabila terpidana mengajukan keduanya ada kemungkinan bertambah berat. "Sedangkan bila terpidana mengajukan PK maka bisa dikatakan mustahil hukuman yang diperolehnya di pengadilan tingkat pertama diperberat oleh majlis hakim PK," terang dia.

Dasar hukum yang dimaksud adalah pasal 266 ayat 3 KUHAP, ketentuan itu berbunyi, 'Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan oleh putusan semula'.

Sebelumnya diberitakan, berkas memori PK Ahok diajukan pada tanggal 2 Februari 2018 lalu. Sebagai tindak lanjut, majelis hakim menetapkan sidang perdana PK tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (26/2) mendatang.

Kecelakaan Infrastruktur, Pengamat: Kontraktor 'Diperkosa' Pemerintah

Kecelakaan Infrastruktur, Pengamat: Kontraktor 'Diperkosa' Pemerintah
Sedikitnya 14 kecelakaan kontruksi belakangan ini disebut sebagai dampak dari kejar tayang proyek pembangunan infrastruktur yang sangat bernafsu dari pemerintah.

Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia Harun Alrasyid Lubis menilai, seharusnya pemerintah mampu membuat skala prioritas dalam proyek-proyek pembangunan dengan persiapan dan perencanaan yang matang, termasuk manajemen risiko yang juga mumpuni.

"Ilustrasinya kita mendaki, saya sebut tahan napas, ambil oksigen agak banyak dulu. Memang nggak mungkin memang harus diatur, untuk mengatur ini memang tidak ada pilihan, buat priority list yang realistis," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan dan Pertaruhan' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018).

Jika tidak demikian, kata dia, kecelakaan kerja bakal terulang kembali. Hal itu sangat merugikan para pelaku usaha konstruksi alias kontraktor dan pemerintah sendiri.
"Pemilik perusahaan merasa dua kali 'diperkosa' oleh pemerintah.

Karena pemerintah memaksa pengusaha untuk melakukan mission impossible. Nanti saya harus bayar dua kali tarif lebih mahal, tidak right prize.

Lalu nanti juga pemerintah juga akan mendapatkan ranjau subsidi yang berlebihan," tutur dosen ITB ini.